BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni memperkuat gagasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang Ekonomi Naik Kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Politisi Demokrat asal Bojonegoro ini menilai keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan, investasi maupun hilirisasi. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli dan mendorong kesejahteraan keluarga.
“Ekonomi naik kelas bukan hanya membuat angka ekonomi naik, tetapi juga bagaimana kehidupan rakyat ikut naik,” kata Sri Wahyuni saat menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9).
Ia mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui sektor UMKM, ekonomi digital dan pertanian.
Sri Wahyuni mencontohkan pengembangan UMKM di Bojonegoro. Menurutnya, pelaku usaha kecil harus terus didorong agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan dukungan kepada UMKM tidak boleh berhenti pada sertifikasi dan penghargaan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya pendampingan, peningkatan kualitas produk, kontinuitas produksi hingga akses pemasaran yang lebih luas.
“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.
Selain UMKM, Sri Wahyuni melihat ekonomi digital sebagai peluang besar bagi masyarakat, terutama generasi muda. Perdagangan daring, content creator, freelancer hingga bisnis berbasis internet kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.
Karena itu, ia menilai data ekonomi yang akurat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Sensus Ekonomi 2026, menurutnya, dapat menjadi fondasi untuk memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga menyoroti sektor pertanian sebagai bagian penting dari ekonomi rakyat. Ia menegaskan perhatian kepada petani harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika musim tanam dan panen.
” Petani tidak boleh hanya diperhatikan saat musim tanam dan panen, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dalam aspek kebijakan, pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga kepastian distribusi hasil pertanian,” tegasnya.
