BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID– Upaya memperkuat tata kelola koperasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop UM), sebanyak 430 pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (27/4/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada kualitas sumber daya manusia serta integritas para pengelolanya. Dari total 430 KDMP yang ada, sekitar 100 unit telah siap beroperasi, 300 masih dalam tahap pembangunan, dan sisanya masih mencari lokasi.
Menurutnya, struktur organisasi koperasi harus diisi oleh pengurus yang kompeten dan jujur, dengan minimal lima orang pengurus dan tiga pengawas, serta didukung tenaga manajerial. Pemerintah daerah juga menyiapkan pendamping dari PPPK guna memastikan operasional koperasi berjalan optimal.
” Pengurus harus punya jiwa wirausaha dan kejujuran. Bimtek ini penting agar pengurus memahami tata kelola koperasi yang baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran strategis KDMP dalam memperkuat ekonomi desa. Dengan distribusi yang lebih efisien, koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota melalui SHU.
Selain itu, Pemkab juga mengingatkan potensi kemarau panjang pada Agustus–September. Sebanyak 93 desa rawan kekeringan diminta mengantisipasi melalui penyesuaian pola tanam dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti sumur bor.
Plt Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, Akhmadi, menjelaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Ia menyebut, seluruh KDMP di Bojonegoro telah berbadan hukum, memiliki NPWP dan Nomor Induk Koperasi.
Sebanyak 363 koperasi atau 84,4 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 105 unit telah terbangun sepenuhnya, dan 310 koperasi telah melaksanakan RAT melalui aplikasi Simkopdes.
Pemkab Bojonegoro juga mendukung program nasional pengembangan koperasi. Pada 18 Mei 2026, akan dilakukan peluncuran 1.000 KDMP di Nganjuk oleh Presiden RI, dengan Bojonegoro menyiapkan 22 KDMP untuk tahap awal operasional. Sementara peluncuran nasional 50.000 KDMP dijadwalkan pada 17 Agustus 2026.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dedy Dwi Wijayanto, menyebut progres pembangunan terus meningkat. Dari 430 desa/kelurahan, sebanyak 391 desa dalam proses pembangunan, 394 telah terverifikasi, dan 133 unit telah berdiri penuh.
Namun, masih terdapat 39 titik yang belum terbangun akibat kendala seperti lahan sawah dilindungi, keterbatasan lahan, hingga proses perizinan aset pemerintah dan kawasan kehutanan.
” Sebanyak 22 KDMP ditargetkan mulai operasional pada 18 Mei sebagai uji coba, dengan bidang usaha seperti klinik, swalayan, dan perdagangan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mendorong peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan lanjutan yang lebih fokus.
“Kami mendukung penuh program ini, namun pengelolaan keuangan dan legalitas aset harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
